Proses tahapan Pemilu 2024 harus disiapkan matang. Kekeliruan, bisa menghambat proses dan memicu protes dan temuan Bawaslu.

Penegakan hukum terpadu menjadi harapan mencegah dan menangani polarisasi politik, politik identitas, dan politik uang. Semua demi Pemilu 2024 yang luber jurdil.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengawali safari politiknya menemui mantan Wapres Jusuf Kalla. Ketika membahas koalisi besar, Kalla menyampaikan, pelaksanaan politik akan berjalan sulit walau ia menyebut itu ide baik.

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekaligus calon presiden dari PDI-P, memulai safari politik di Jatim dengan harapan dapat mengulang atau melampaui kesuksesan Joko Widodo yang berjaya di kontestasi 2014 dan 2019.

Bergabungnya sejumlah purnawirawan TNI/Polri dalam Golkar membawa semangat baru. Pekerjaan rumah yang tersisa ialah menjaga kesolidan dari koalisi yang telah dibangun.

Wapres Ma’ruf Amin menyebut tempat ibadah mulai digunakan untuk kampanye. Sebagai konsekuensi kontestasi, polarisasi tak terhindarkan. Namun, hal itu tetap perlu dimitigasi untuk menghindari keterbelahan di masyarakat.

Partai-partai politik mengklaim punya perhitungan sendiri dalam menentukan bakal capres-cawapres. Keputusan tak diambil karena pengaruh partai lain, termasuk PDI-P.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan berusaha membawa partainya ”naik kelas” di Pemilihan Umum 2024. Jika perolehan kursi partainya tidak bertambah di parlemen, Surya akan mundur dari Ketua Umum Partai Nasdem.