Kebijakan PPDB yang telah diimplementasikan sejak 2017 telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Permasalahan infrastruktur belajar untuk murid menjadi hal lebih utama selain masalah kesejahteraan guru di daerah 3T.

Jika kita meyakini sila kelima Pancasila ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pendidikan bukanlah arena pertarungan yang kemudian cenderung berpihak kepada mereka yang memiliki kapital memadai.

Gagasan para bakal capres dan wakilnya, juga para calon legislatif, perlu segera dimunculkan. Rakyat perlu tahu apa saja pemikiran mereka terhadap persoalan bangsa. Jangan sampai kita bak membeli kucing dalam karung.

Pendidikan bermutu yang merata jadi poin penting transformasi sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu mendongkrak capaian dan kualitas pendidikan.

Kurikulum Merdeka mengapungkan harapan memangkas ketimpangan pendidikan di Indonesia. Namun, tanpa dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, jurang ketimpangan itu akan makin lebar.

Pembelajaran daring selama pandemi menumbuhkan ekosistem pembelajaran digital secara signifikan. Digitalisasi pendidikan memang jadi tuntutan di Era 4.0, tetapi perhatian pada siswa yang tertinggal harus prioritas.

Pendidikan bukan seperti mesin pabrik yang sekadar menciptakan produk untuk memenuhi permintaan pasar. Pendidikan lebih dari itu, yaitu proses penumbuhan budi pekerti, pendidikan yang berkebudayaan.