Kredit macet lantaran layanan bayar nanti kian tinggi, pembatasan perlu segera dilakukan, bahkan penghapusan utang.

Total pembiayaan utang pada 2025 sebesar Rp 775,87 triliun. Dari angka tersebut, pembiayaan SBN sebesar Rp 642,5 triliun, sedangkan pinjaman Rp 133,31 triliun.

Pemerintah mengalokasikan ”dana tabungan” atau saldo anggaran lebih Rp 51,4 triliun untuk tahun 2024. Selain untuk menekan penerbitan utang baru, SAL bisa dipakai untuk dana cadangan membiayai pembangunan ibu kota baru.

Beban pembayaran bunga utang pemerintah meningkat hingga nyaris menembus Rp 500 triliun pada RAPBN 2024. Belanja bunga utang menduduki porsi belanja tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat.

Peringkat utang yang stabil perlu dijaga dengan memastikan kondisi makro ekonomi tetap terjaga, konsolidasi fiskal berjalan, dan langkah reformasi perpajakan berlanjut untuk menjaga arus penerimaan negara.

BI akan menanggung 53,9 persen dari total bunga utang pemerintah atau senilai Rp 35,9 triliun. Di sisi lain, penempatan dana pemerintah di empat bank BUMN dinilai untuk mengurangi potensi risiko likuiditas bank.

Pencabutan PSBB dan penerapan protokol normal baru bakal menjadi simalakama bagi perekonomian dan pertaruhan fiskal negara. Oleh karena itu, kepercayaan pasar perlu dijaga.