Pajak karbon sebagai instrumen untuk pengendalian perubahan iklim merupakan salah satu gebrakan fiskal. Namun, penerimaan dari pajak karbon ini harus dipastikan digunakan untuk upaya mitigasi perubahan iklim.

Pandemi memaksa realokasi dan ”refocusing” dalam APBN. Ini berdampak pada anggaran perubahan iklim yang menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Banyak daerah pemilik sumber daya alam melimpah termasuk hutan yang luas tetapi tidak bisa mengelola dengan baik karena kendala pendanaan. Ini mendorong daerah dengan mudah memilih mengorbankan hutan demi ekonomi sesaat.