Pelaku menjanjikan para korban diterima sebagai pegawai honorer di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi dengan menyetor uang Rp 20 juta sampai Rp 30 juta.

Ribuan tenaga pegawai honor sekolah di Nusa Tenggara Timur mempertanyakan status mereka pada 2021 ketika pemerintah mengakomodir guru honor menjadi CPNS atau PPPK.

Kalangan pegawai honorer khawatir dengan aspek kesejahteraan yang makin terganggu seiring disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Keinginan untuk menggapai kesejahteraan hidup semakin sulit diwujudkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan, pada 2020 tidak ada ujian penerimaan CPNS. Hal itu karena proses penerimaan CPNS tahun 2019 belum tuntas akibat pandemi Covid-19.