Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan perkara perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap KPU terkait tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

KPU akan kembali verifikasi administrasi Prima dan mengatakan jika terjadi kasus serupa tidak akan mempengaruhi sistem rencana pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Bawaslu menerima gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan meminta proses verifikasi administrasi syarat perbaikan dari Prima dilakukan oleh KPU dalam waktu 10 x 24 jam melalui Sipol.

Amat mengkhawatirkan jika pengadilan dan Prima telah diperalat oleh tangan-tangan tak tampak berkekuatan besar untuk memperpanjang durasi kekuasaan, Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan menjadi "badut" keadilan.