Negara telah menghimpun Rp 8,2 triliun dari pungutan PPN terhadap penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik internasional dengan basis konsumen di dalam negeri, sejak peraturan ini diterapkan pada tahun 2020.

Pemerintah akan mengubah skema penghitungan kewajiban pajak untuk perusahaan digital raksasa berbasis internet atau over the top. Penarikan pajak tidak harus dalam bentuk usaha tetap, tetapi bisa didasarkan pada volume transaksi kegiatan ekonomi.