Di tengah proses serap aspirasi publik peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, kelompok pekerja dan pengusaha masih berbeda sikap soal kehadiran regulasi ”omnibus law” tersebut.

Peserta aksi dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menuntut Pemprov DKI mencabut SK Gubernur tentang Penetapan UMP DKI Jakarta 2022 karena penetapan UMP 2022 itu dinilai tidak memperhitungkan inflasi.