Merujuk UU KPK, terdapat empat nama yang bisa diajukan Presiden Jokowi sebagai calon pengganti Firli Bahuri ke DPR.

Bakal caleg sangat berharap MK segera menjatuhkan putusan uji materi soal sistem pemilu. Putusan itu dibutuhkan guna memantapkan langkah mereka berkontestasi di Pemilu 2024. Apalagi, pendaftaran caleg Senin (1/5/2023).

Sudah satu dekade RUU Perampasan Aset tak dibahas. Aparat penegak hukum membutuhkan aturan itu untuk memudahkan pengambilan kembali aset hasil tindak pidana.

Temuan Amnesty International Indonesia, kasus serangan terhadap kebebasan sipil semakin marak. Pemerintah diminta untuk mengembalikan iklim demokrasi yang sehat.

DPR bisa saja menolak 10 nama yang diajukan Presiden apabila dinilai tidak layak menjadi pimpinan KPK. DPR pernah punya pengalaman menolak hasil pansel dalam proses pemilihan hakim agung.