Indonesia jelas membutuhkan perubahan-perubahan mendasar dari cara pemerintah mengelola negara ini.

Kehidupan bangsa ini semakin banyak menghasilkan ”quack”, yaitu orang-orang yang tidak peduli dan tidak kompeten.

Korupsi bukan hanya soal perbaikan lembaga secara individual, melainkan merupakan jalinan dengan aktor-aktor di organisasi lain. Karena itu, KPK perlu dukungan politik.

Menurut ukuran bank dunia, 40 persen masyarakat Indonesia rentan secara ekonomi. Ini artinya secara struktural tidak tercipta basis ekonomi inklusif. Padahal, mengatasi masalah kemiskinan terkait perubahan struktural.

Seperti teknologi mana pun, kecerdasan buatan selalu ada sisi positif dan negatif dampaknya. Bangsa ini harus merumuskan kembali kecakapan individu, organisasi, dan institusional macam apa yang dibutuhkan negara ini.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) tidak sekadar dalam penggunaan aplikasi. Namun, bagaimana memahami data, menganalisisnya menjadi informasi yang berguna, dan dikembangkan untuk memudahkan kehidupan manusia.

Kekuatan dan kelemahan masyarakat sipil tergantung pada perilaku negara melalui kebijakannya. Demokrasi adalah sistem di mana ada pengakuan tentang selalu diperlukannya organisasi masyarakat sipil dalam bernegara.

Sebenarnya, apakah komunikasi digital memperkuat atau memperlemah demokrasi? Selama ini pembahasan soal pengaruh digital masih banyak melihat segi dampak, bukan perubahan dasar-dasar demokrasi itu sendiri.