Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Masinton Pasaribu
Usul hak angket MK disuarakan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu. Untuk diwujudkan, usul harus didukung minimal 24 anggota DPR oleh lebih dari satu fraksi.
Bagikan
Usul Hak Angket MK Mulai Berembus
Usul hak angket MK disuarakan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu. Untuk diwujudkan, usul harus didukung minimal 24 anggota DPR oleh lebih dari satu fraksi.
Politik & Hukum
·
Ada Mafia Minyak Goreng di Balik Isu Perpanjangan Jabatan Presiden
Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menduga adanya keterlibatan korporasi besar minyak goreng yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, dalam upaya memperpanjang masa jabatan presiden.
Video Berita
·
Serang Luhut, Politisi PDIP Masinton Pasaribu Dilaporkan Ke MKD
Anggota DPR yang juga Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan, karena pernyataannya yang menyerang Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, terkait wacana penundaan pemilu.
Video Berita
·
Masinton Mempertanyakan Menteri yang Punya ”Big Data” Penundaan Pemilu
Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, merespons gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Video Berita
·
DPR Tunggu Laporan Terkait Capim KPK yang Bermasalah
DPR bisa saja menolak 10 nama yang diajukan Presiden apabila dinilai tidak layak menjadi pimpinan KPK. DPR pernah punya pengalaman menolak hasil pansel dalam proses pemilihan hakim agung.
Politik & Hukum
·
Iklan
TPF Demo 22 Mei Cukup dari Kepolisian dan Komnas HAM
Pembentukan tim gabungan pencari fakta untuk menginvestigasi pelanggaran penanganan demonstrasi penolakan hasil pemilu 21-22 Mei di Jakarta dinilai tidak mendesak. Sebab, telah ada lembaga negara seperti Polri dan Komnas HAM yang sudah memadai.
Politik & Hukum
·
Tantangan Berlipat Caleg Dapil Terkaya
Politik & Hukum
·
Parpol Jaga Komitmen Pasca-Putusan MA
Politik & Hukum
·
Tiga Fraksi Tak Akan Berpendapat terhadap Hasil Panitia Angket KPK
Politik
·
Masa Kerja Pansus Angket KPK Berakhir Februari 2018
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Iklan