Jika tidak ada bukti, pernyataan Megawati mengenai niat tiga periode Presiden Jokowi bisa dianggap hoaks atau fitnah.

MK, dalam putusan sidang uji materi UU Pemilu, menolak permohonan yang diajukan oleh Partai Berkarya yang diwakili Muchdi Purwopranjono selaku Ketua Umum dan Fauzan Rachmansyah selaku Sekretaris Jenderal.

Tidak banyak yang mencatat dan mengapresiasi bahwa dalam pidatonya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri justru melontarkan kejutan yang sangat penting artinya bagi keberlangsungan demokrasi dan masa depan bangsa ini.

Kritik terhadap pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo muncul setelah wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 dimunculkan lagi oleh Bambang.

Untuk menghindarkan keresahan dan spekulasi yang semakin liar, mungkin akan lebih baik kalau Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan, ”Saya tidak akan menunda pemilu dan tidak akan menjabat presiden tiga periode”.

Sejumlah anggota Komisi II DPR mempertanyakan munculnya wacana Presiden Jokowi tiga periode ataupun penundaan Pemilu 2024. Tiga instansi pembantu utama presiden diminta tidak menggelontorkan anggaran negara untuk itu.

Presiden Jokowi sedang menggalang kekuatan politik agar sidang MPR diselenggarakan dan konstitusi diamendemen demi perpanjangan masa jabatannya. Mengapa kesimpulan ini muncul?

Pengalaman panjang bernegara untuk sampai pada mengubah Pasal 7 dari semula tanpa batas menjadi hanya dua kali adalah salah satu nilai esensial dalam konstitusi. Mari berhenti utak-atik ketentuan jabatan presiden.