Strategi penanganan kemiskinan ekstrem perlu ditingkatkan di ranah hulu dan hilir. Ranah hulu terkait kebijakan yang dibuat, hilir berkaitan dengan implementasi kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Ketiadaan masalah pidana korporasi yang kemudian diganti dengan pendekatan sanksi administrasi membuat Undang-Undang Cipta Kerja dinilai rawan dan berpotensi membuka peluang korupsi.

Publik diminta mencermati pengelolaan dana kampanye calon anggota legislatif hingga potensi politik uang menjelang pemilu legislatif. Korupsi politik belakangan dilatarbelakangi penyelenggaraan pemilu legislatif yang tidak berintegritas.