Penataan penyaluran elpiji bersubsidi dilakukan sembari membolehkan pengecer kembali menjual elpiji 3 kilogram guna mengatasi antrean.

Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor elpiji dari asing membuat komoditas ini sangat rentan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Setelah kisruh distribusi epliji 3 kilogram, pemerintah akhirnya mengizinkan pengecer menjual elpiji subsidi.

Ketersediaan elpiji eceran terbatas seiring pemerintah menetapkan pembelian lewat pangkalan resmi. Sebagian warga masih kesulitan mendapatkannya.

Awal tahun 2023 kebijakan pembelian gas ukuran tiga kilogram harus menyertakan KTP Elektronik atau e-KTP sebagai salah satu bentuk pendataan. Hal ini dilakukan agar distrbusinya tepat sararan.

Pada tahun ini, pemerintah berupaya membenahi distribusi elpiji 3 kilogram agar lebih tepat sasaran. Konsumen harus menyertakan KTP saat membeli elpiji subsidi sehingga terdata secara akurat.

Kebijakan transisi energi untuk mengalihkan penggunaan kompor gas LPG 3 kilogram menjadi kompor listrik belum siap diterima oleh masyarakat.