Bantuan sosial mesti didistribusikan ke penerima manfaat secara tepat sasaran. Hal ini butuh akuntabilitas dan transparansi lembaga kemanusiaan yang mengelola bansos.

Pengawasan terhadap pengumpulan dan pengelolaan dana sumbangan masyarakat hingga transparansi lembaga pengumpul dana masih menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Hal ini jadi celah terjadinya penyelewengan dana.

Izin pengumpulan uang atau barang (PUB) yang dikantongi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dicabut Kementerian Sosial. ACT menyayangkan hal ini, tetapi bersikap kooperatif.