Sejak diterbitkannya UU tentang Desa, ICW mencatat kasus korupsi di desa sejak 2015 meningkat sembilan kali lipat.

Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan kenaikan dana desa dinilai tidak relevan dengan kebutuhan desa.

Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dinilai dapat menjadi solusi menghindari penyelewengan dana desa. Karena itu, tugas pengawasan BPD harus diperkuat.

Penolakan kasasi atas putusan bebas Willem Hengki oleh Mahkamah Agung menguatkan perjuangan masyarakat Kinipan dalam memperjuangkan hutan adat Kinipan. Masyarakat berharap negara segera mengakui hutan adat mereka.

Nurhayati, pelapor dugaan kasus korupsi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang menjadi tersangka, mengirim surat kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ia berharap mendapatkan keadilan.

Pada umumnya, aparatur desa telah mendapat pelatihan pengelolaan, tetapi mereka sengaja melakukan korupsi. Moralitas aparatur desa rendah sehingga tega menilap hak warga.

Ini bukan kasus pertama penyalahgunaan dana desa. Pada Maret 2020, seorang mantan kepala desa di Kabupaten Aceh Tamiang ditahan polisi karena diduga melakukan korupsi dana desa.

Peran pendamping desa perlu dimaksimalkan untuk membimbing kepala desa mengimplementasikan dana desa sejak perencanaan hingga pelaporan. Kasus penyelewengan dana desa terus terjadi, terakhir di Kabupaten Aceh Tamiang.