Suksesi kepengurusan PPP menyisakan konflik yang akan menjadi beban bagi partai ini menyiapkan diri di Pemilu 2024. Mampukah PPP melawati masa krisis ini dan bertahan di panggung politik nasional?

Mahkamah partai belum dapat menjadi lembaga penyelesaian perselisihan internal yang mandiri dan efektif bagi upaya penguatan kelembagaan parpol. Justru sering kali mahkamah partai jadi bagian dari konflik parpol.

Seusai memperoleh SK Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat, 20 Agustus 2021, partai besutan politisi senior Amien Rais ini ditinggal sebagian pengurusnya. Namun, ini dianggap sebagai hal yang bisa.

Demokrat menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat aktif dalam upaya pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Demokrat. Bahkan Moeldoko disebut telah menggelontorkan dana awal sekitar 25 persen.