Demokrat: Keterlibatan Pejabat Negara Ancam Kedaulatan Parpol dan Demokrasi

Demokrat menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat aktif dalam upaya pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Demokrat. Bahkan Moeldoko disebut telah menggelontorkan dana awal sekitar 25 persen.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menjelang Kongres V (kelima) Partai Demokrat, deretan bendera Demokrat menghiasi sejumlah titik di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/3/2020).

JAKARTA,KOMPAS – Partai Demokrat mengingatkan keterlibatan pejabat negara dalam urusan internal partai politik, mengancam kedaulatan partai, sekaligus kehidupan demokrasi di Indonesia. Tak hanya itu, pembiaran terhadap keterlibatan pejabat negara itu, berisiko mendorong pejabat negara lainnya untuk menabrak aturan hukum maupun etika berpolitik.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan hal ini melalui siaran pers, Jumat (5/2/2021), guna menyikapi sikap Istana yang tak akan membalas surat dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).