Tegaknya supremasi hukum penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM bagi warga sipil ataupun TNI/Polri.

Kerusuhan di Wamena harus dituntaskan dengan mekanisme penegakan hukum. Jika mekanisme kompensasi yang ditempuh, seolah ada upaya untuk menutupi kasus tersebut.

Tidak ada jalan lain untuk meredam eskalasi konflik bersenjata saat ini kecuali dengan mengoreksi kebijakan pemekaran wilayah Papua, mengoreksi UU Otsus, dan mengoreksi pendekatan keamanan di ”Bumi Cenderawasih”.

Tidak sulit mengidentifikasi sumber alienasi di Papua. Pemerintah perlu membuka ruang publik bagi setiap elemen OAP dan elite lokal, termasuk memfasilitasi dialog untuk mengontestasikan kebijakan yang mengandung polemik.

Kematian perempuan tenaga kesehatan, Suster Gabriella Meilani, di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, menambah daftar perempuan yang menjadi korban di daerah konflik.

Polisi menemukan uang senilai Rp 28 juta, tiga pucuk senjata api, dan lima butir amunisi.

Sekelompok orang menyerang dan membakar Markas Polsek Nimboran di Kabupaten Jayapura. Insiden ini dipicu peristiwa seorang warga yang diduga terlibat aksi pemalakan terkena tembakan aparat.