Pemerintah mengupayakan efisiensi anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di bawah kepemimpinan baru, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam transformasi digital pelayanan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dijadwalkan akan menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) besok, Rabu (2/10/2024)

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengeluarkan surat edaran terbaru terkait pencegahan dan penanganan perjudian daring (online) di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin canggih dan kompleks, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Indeks reformasi birokrasi di instasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membaik setiap tahunnya. Akan tetapi, pencapaian kategori baik indeks reformasi birokrasi masih rendah di instansi pemerintah daerah.

Kementerian PAN dan RB terus menyosialisasikan penggunaan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR!. Saat ini, sudah ada 679 instansi pelayanan publik yang terhubung dengan sistem tersebut.

Untuk menghambat oligarki dan oligopoli, penguatan KPPU menjadi sangat strategis dan urgen. Penguatan kewenangan KPPU yang paling penting berkaitan dengan pengumpulan alat bukti terhadap pelanggaran UU Persaingan Usaha.