Selain penataan organisasi, Kementerian PANRB akan mengerjakan prioritas kedua dalam 100 hari, yakni penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).

Penyesuaian organisasi imbas pemecahan kementerian sudah dibahas sejak Prabowo-Gibran dipastikan menang Pilpres 2024.

Kementerian PANRB melakukan penyederhanaan dengan menghilangkan penilaian mandiri (PMPRB) yang menyita sumber daya dan harus menjawab 259 komponen pertanyaan serta mengunggah ribuan dokumen.

Pemberian cuti bersama kepada pegawai ASN merupakan kewenangan dari Presiden.

Hingga 2023, Kementerian PANRB telah melakukan pembubaran 38 Lembaga Non-Struktural sebagai upaya penataan organisasi agar semakin efektif dan lincah.

Sepanjang 2017-2023, terdapat 12 unit kerja Kementerian Luar Negeri yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pemerintah terus bergerak cepat dalam upaya Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut, pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan oleh Tim Nasional OECD.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyerahkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 kepada instansi pemerintah. Hasilnya, nilai SAKIP pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.