Pada 2020, Jabodetabek minus 3.011.806 unit hunian. Tahun berikutnya, ada pasokan 78.567 unit rumah baru yang berarti baru sedikit mengikis angka kekurangan rumah.

Hunian vertikal menjawab kebutuhan rumah perkotaan. Namun, ruang dipersempit demi menekan harga dan menambah unit. Hunian vertikal kolaboratif pun hadir menawarkan solusi.

Imbas mangkraknya pembangunan hunian terutama hunian vertikal dialami sejumlah pembeli apartemen.

Konsumen harus dengan cermat menjalani langkah-langkah pembelian rumah. Pembelian hunian yang belum terbangun sebisa mungkin harus dihindari atau dibeli dengan sangat berhati-hati.

Hunian vertikal jadi salah satu solusi bagi warga di Ibu Kota untuk bisa memiliki hunian. Sebab, harga rumah tapak di Jakarta terlampau mahal dan sulit dijangkau masyarakat kelas menengah hingga berpenghasilan rendah.

Puluhan penghuni salah satu apartemen di Tangerang Selatan memprotes manajemen di sana karena banyaknya masalah yang terjadi di apartemen itu. Data YLKI, kasus serupa terjadi di banyak apartemen lain sejak tahun 2000.

Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melindungi konsumen baru akan teruji dalam lima tahun ke depan.

PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengelola Apartemen Meikarta menggugat 18 orang atas pencemaran nama baik di PN Jakarta Barat. Adapun PT MSU memastikan pembangunan apartemen ini tetap berjalan.