Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Terpopuler
Jangan Sekedar Bicara Upah Buruh
Editorial
·
9 Februari 2024 · 04:09 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Airlangga Optimistis Pulih di Triwulan Berikutnya
Ekonomi
·
10 jam lalu
Mutasi Letjen Kunto, Anak Try Sutrisno, Dianggap Tak Lazim, TNI: Ini Mutasi Wajar
Politik & Hukum
·
1 Mei 2025 · 17:55 WIB
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
hubungan pusat-daerah
Otda bermartabat ditunjukkan oleh karakter dasar otonomi yang tidak lepas dari sejarah bangsa. Karakter dasar bermartabat adalah bahwa birokrasi daerah otonom bukan kepanjangan tangan, apalagi bawahan, dari pusat.
Bagikan
Otonomi Daerah Bermartabat
Otda bermartabat ditunjukkan oleh karakter dasar otonomi yang tidak lepas dari sejarah bangsa. Karakter dasar bermartabat adalah bahwa birokrasi daerah otonom bukan kepanjangan tangan, apalagi bawahan, dari pusat.
Opini
·
1 Agustus 2022 · 05:31 WIB
Keruwetan Data di Desa
Kenyataan saat ini pemerintah desa tak punya komandan karena komandannya banyak sekali sehingga dapat dipahami jika dampaknya tata kelola pemerintahan desa ruwet dan karut-marut dan salah satu wujudnya sistem pendataan.
Opini
·
7 Juli 2020 · 06:10 WIB
Relasi Pusat-Daerah Perkara Wabah Covid-19
Jangan lagi ada anomali relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi wabah korona. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, karena daerah itu daerahnya pusat, dan pusat itu pusatnya daerah.
Opini
·
8 Mei 2020 · 03:10 WIB
Penataan Hubungan Pusat-Daerah
Harmonisasi harus dilakukan terhadap lima UU terkait kebijakan otonomi daerah. Pemerintah dan DPR harus duduk bersama dan memahami roh setiap UU agar tidak salah mengisinya sehingga keputusan tidak keliru.
Opini
·
15 Januari 2020 · 03:30 WIB
Iklan