Kesejahteraan guru masih jadi masalah. Namun, upaya meningkatkan kesejahteraan guru juga harus sejalan dengan perbaikan kualitas guru.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti memastikan janji guru naik gaji akan terealisasi karena sudah dianggarkan untuk tahun 2025.

Di Eropa, profesi guru dianggap tak menarik. Gaji rendah, beban kerja tinggi, lingkungan kerja pun tak mendukung.

Rencana pemotongan gaji untuk Tapera dinilai membebani guru, terutama yang berstatus honorer.

Kementerian Keuangan menjamin alokasi anggaran gaji guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pada APBN 2023, anggaran itu dialokasikan dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengangkatan guru ASN PPPK pada 2022 tetap bermasalah. Pemerintah daerah belum optimal mengajukan formasi karena masalah anggaran. Akibatnya, banyak guru honorer terkatung-katung.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan, sekitar 50 persen dari dana bantuan operasional sekolah dapat digunakan untuk gaji guru honorer. Namun, guru honorer tetap menuntut diangkat jadi pegawai negeri sipil.