Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe menuturkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, non-aparatur sipil negara dapat mengisi jabatan eselon II di IKN.

Hingga akhir 2021, terdapat 46.259 struktur organisasi yang telah disederhanakan. Perampingan pun terus bergulir. Namun, jumlah struktur yang disederhanakan belum bisa digunakan sebagai parameter peningkatan pelayanan.

Pejabat struktural eselon I dan II di Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani kontrak kerja.

Sebagai target awal, hasil perampingan berupa pelayanan yang lebih cepat mesti sudah bisa dinikmati masyarakat mulai 30 Juni 2020.

Pemangkasan jabatan eselon III dan IV untuk penyederhanaan birokrasi ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun.