Idealnya surpres untuk capim KPK dikirim oleh Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai presiden.

KPK seharusnya bebas dari campur tangan, pengaruh, dan kendali lembaga lain, khususnya kepolisian dan kejaksaan.

KPK berharap pansel menerima masukan dari masyarakat dan lembaga lainnya agar bisa memilih sosok berintegritas.

Sepuluh nama calon pimpinan KPK yang akan menentukan ”wajah” baru lembaga antikorupsi itu selama empat tahun mendatang telah disampaikan kepada DPR untuk dipilih melalui uji kelayakan.

Independensi merupakan hal mutlak bagi KPK. Jika sejumlah nama yang diduga bermasalah itu memimpin KPK, lembaga tersebut akan lumpuh dari dalam.

Sejak 23 Juli hingga 4 Agustus 2019, sudah ada sekitar 1.300 masukan dari masyarakat yang masuk, baik melalui surat elektronik, surat, maupun pesan Whatsapp. Pemberian masukan terus dibuka hingga 30 Agustus 2019 pukul 16.00.

Pansel Capim KPK mengharapkan masukan masyarakat yang dapat disampaikan secara tertulis melalui laman Kementerian Sekretariat Negara, yaitu apel.setneg.go.id atau melalui surat elektronik ke alamat [email protected].

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut rekam jejak 104 orang yang lulus tes uji kompetensi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK).