Dengan suara bulat melalui musyawarah mufakat, anggota Komisi II DPR, Arsul Sani, melenggang menjadi hakim konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams. Semua fraksi di Komisi III DPR pun memberikan persetujuan penuh.

Krisis hakim agung ”ad hoc” tindak pidana korupsi diharapkan dapat segera teratasi. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terus mencari jalan keluar agar bisa segera membuka rekrutmen hakim agung ”ad hoc” tipikor.

Kini calon hakim hanya akan diseleksi dari jabatan analis perkara peradilan. Mekanisme itu dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme hakim. Namun syarat itu juga peroleh sorotan karena tak sesuai UU.

Rapat paripurna mengagendakan pengesahan calon hakim yang terdiri dari lima calon hakim agung dan empat calon hakim ”ad hoc” pada Mahkamah Agung.