Layanan BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor akan berkurang karena keterbatasan anggaran. Sementara Pemkab Bekasi mengoperasikan Trans Wibawa Mukti mulai bulan ini.

Tantangan Pemkot Bogor ialah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan.

Tidak ada alasan bagi pemda untuk merasa berat menganggarkan dana APBD demi peningkatan kualitas layanan Biskita.

Saatnya pengelolaan BisKita Transpakuan diambil alih Pemerintah Kota Bogor tahun 2025.

Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama mengintegrasikan layanan Trans Pakuan dan Transjakarta. Integrasi ini diharapkan memudahkan mobilitas warga dan mengurangi kemacetan.

Dari kajian Pemkot Bogor menetapkan tarif Rp 4.000 untuk BisKita Trans Pakuan. Usulan sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan, lalu dan sudah disetujui. Kementerian Keuangan, dan setpres untuk disetujui.

Dishub Kota Bogor memberikan waktu 30 hari bagi pengusaha dan pemilik angkot untuk menyelesaikan pengurusan izin agar layanan transportasi lebih tertata.

Pelaksana Tugas Direktur Perumda Trans Pakuan tidak hanya fokus pada pelayanan ”buy the service ”, tetapi juga pengembangan unit usaha lainnya, hingga menyehatkan organisasi dan keuangan.