Diperlukan penguatan perlindungan terhadap seluruh pihak yang menjadi bagian dari ekosistem perdagangan aset kripto.

Yurisdiksi pengaturan aset kripto ditargetkan akan berpindah dari Bappebti ke OJK pada Januari 2025.

Perdagangan aset kripto pada Februari 2024 telah mencapai Rp 33,69 triliun. Ada 350.000 investor baru di bulan itu.

Ombudsman menuntut tindakan korektif untuk menanggulangi penyimpangan perusahaan pialang berjangka yang rugikan nasabah.

Bappebti ingin mengurangi pengaduan nasabah pialang berjangka dengan melakukan penguatan regulasi dan literasi.

Ombudsman RI melanjutkan pemeriksaan laporan kerugian investasi karena tipu daya di investasi komoditi berjangka.

Penyesuaian dilakukan agar Bursa CPO bisa segera membentuk referensi harga pada triwulan pertama 2024, dengan jumlah transaksi setidaknya sebesar 10-20 persen dari total perdagangan dalam negeri.

Masyarakat yang alami kerugian saat berinvestasi ada yang menuntut ganti rugi atau menuduh kecurangan kepada perusahaan pialang atau Bappebti.