Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
badan pengkajian mpr
Mengubah pilihan struktur pemberian suara (dari terbuka menjadi tertutup atau sebaliknya) tidak akan menyelesaikan masalah yang berakar bukan dari dalam sistem tersebut.
Bagikan
Mengubah Struktur Pemberian Suara
Mengubah pilihan struktur pemberian suara (dari terbuka menjadi tertutup atau sebaliknya) tidak akan menyelesaikan masalah yang berakar bukan dari dalam sistem tersebut.
Opini
路
Badan Pengkajian MPR Buktikan Tak Ada Kajian Presiden Tiga Periode
Badan Pengkajian MPR menyerahkan hasil kajian Pokok-pokok Haluan Negara ke KPU. Tak ada kajian soal perpanjangan masa jabatan presiden di dalamnya.
Politik & Hukum
路
MPR Pastikan Tak Ada Amendemen Konstitusi
Pimpinan MPR sepakat untuk tidak mengamendemen konstitusi dalam membentuk Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Kesepakatan itu dicapai setelah pimpinan MPR menerima laporan dari Badan Pengkajian MPR.
Politik & Hukum
路
PPHN Diusulkan Diatur UU, MPR Gerilya ke Partai Politik
Bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara ata PPHN akan diputuskan dalam rapat gabungan MPR, pertengahan Juli nanti. Untuk kepentingan itu, MPR mulai menyerap aspirasi dari pimpinan partai-partai politik.
Politik & Hukum
路
MPR Segera Putuskan Bentuk Hukum Pokok-pokok Haluan Negara
Pimpinan MPR dijadwalkan menerima hasil kajian bentuk hukum dan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara dari Badan Pengkajian MPR pada 7 Juli 2022. Diusulkan haluan negara dibentuk tanpa amendemen konstitusi.
Politik & Hukum
路
Iklan
Terbuka Peluang Penetapan Haluan Negara Tanpa Amendemen Konstitusi
Opsi undang-undang sebagai dasar hukum haluan negara tak perlu amendemen konstitusi. Ketetapan MPR pun dinilai dimungkinkan tanpa melalui amendemen.
Politik & Hukum
路
Iklan