Desain Pemilu Tergantung pada Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi akan menentukan desain besar pemilu nasional dan lokal, utamanya pada keserentakan pelaksanaan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mahkamah Konstitusi dipimpin Ketua MK Anwar Usman menggelar sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (18/12/2019). MK menolak gugatan uji materi pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang syarat pencalonan Kepala Daerah. Gugatan diajukan Ahmad Wazir Noviandy mantan Bupati Ogan Ilir yang batal maju pemilihan kepala daerah karena pernah tersangkut kasus narkoba.

JAKARTA, KOMPAS —Desain besar pemilu nasional dan lokal, utamanya pada keserentakan pelaksanaannya, kini tergantung pada Mahkamah Konstitusi. MK tengah menangani perkara uji materi Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada terkait pelaksanaan kedua kontestasi politik tersebut, dan kini memasuki babak akhir.

Pemohon dan pihak-pihak pemberi keterangan, seperti DPR dan pemerintah, diminta menyerahkan kesimpulan akhir pada 21 Januari mendatang. Perkara uji materi UU Pilkada dan UU Pemilu ini salah satunya diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).