Undang-undang Pemindahan Ibu Kota Dinanti
Regulasi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dinanti agar pembangunan berbagai infrastruktur bisa dilakukan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2Fda168600-aa5b-4a79-b52b-c309067b4193_jpg.jpg){kind=logo}
Seorang sopir truk sedang memperbaiki posisi bendera merah putih di Jalan Samboja-Sepaku yang terletak di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019).
BALIKPAPAN, KOMPAS — Regulasi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dinanti agar pembangunan berbagai infrastruktur bisa dilakukan. Selain itu, Kalimantan Timur juga perlu bersiap untuk mengatasi masalah air baku dan jalan yang laik agar tidak terjadi ketimpangan dengan ibu kota baru.
Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Balikpapan, Rabu (4/12/2019), Ketua Komisi V Lasarus mengatakan, kucuran dana untuk pembangunan berbagai infrastruktur di calon ibu kota baru hanya bisa dilakukan ketika Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota sudah disahkan. Ia mengatakan, saat ini Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN) sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020.