Indeks Keterbukaan Anggaran Daerah

Bagaimana dan siapa yang nanti menyisir APBD, sementara jumlah pemda itu ratusan? Pasti sulit dan melelahkan menyisir 576 dokumen APBD yang terdiri dari 34 APBD provinsi dan 542 APBD pemerintah kota dan kabupaten.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11/2019). DIPA dan DATKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi semua pejabat negara dalam melaksanakan semua program pembangunan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju.

Kemendagri menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyisir dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi  memastikan tak adanya  penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah  pusat yang ditransfer ke daerah (Kompas, 30/10/2019).

Rencana ini dipicu berbagai kasus korupsi APBD di daerah, termasuk kasus ganjilnya rencana belanja Pemprov DKI.  Diberitakan Pemprov DKI pada tahun fiskal 2020 akan belanja lem, bolpoin, storage, dan komputer yang nilainya ratusan miliar rupiah.