Fitra: Keterbukaan Informasi Anggaran DKI Menurun

Tertutupnya data soal Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara 2020 menunjukkan keterbukaan informasi soal anggaran di DKI Jakarta menurun.

JAKARTA, KOMPAS — Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra menilai, dengan tertutupnya informasi soal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020, keterbukaan informasi soal anggaran di DKI Jakarta menurun. Padahal, keterlibatan publik dalam menyisir angka pada rencana anggaran itu bisa membantu pemerintah provinsi mencegah terjadinya korupsi.

Untuk mencegah angka anggaran janggal muncul lagi, Gubernur DKI Anies Baswedan merencanakan perbaikan aplikasi e-budgeting warisan gubernur sebelumnya sehingga nantinya mesin langsung mendeteksi angka anggaran janggal pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Namun, menurut Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan, langkah itu tidak otomatis memperbaiki transparansi DKI dibandingkan dengan kondisi sekarang.