Evaluasi Ulang Kebijakan Perberasan Nasional
Perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan mengubah lanskap perberasan nasional. Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi kebijakan karena perubahan itu menimbulkan masalah.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Ff506de38-f300-4790-8b25-51240b5c4926_jpg.jpg){kind=logo}
Buruh pikul membantu mendistribusikan beras Bulog ke kios-kios pedagang pada operasi pasar dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras, minyak goreng, dan gula pasir, di Pasar Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019). Operasi pasar yang dilaksanakan di 20 pasar yang ada di DKI Jakarta hingga 26 September 2019 itu dalam rangka menjaga stabilitas harga. Beras medium plus berat 50 kilogram dijual kepada pedagang seharga Rp 8.350 per kilogram.
JAKARTA, KOMPAS — Perubahan mekanisme penyaluran bantuan pangan mengubah lanskap perberasan nasional. Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi kebijakan karena perubahan itu menimbulkan masalah terkait stabilisasi harga, pengelolaan cadangan beras pemerintah, serta kesejahteraan petani sebagai produsen.
Salah satu problem yang terekam dalam penelusuran Kompas sepekan terakhir adalah seretnya pengadaan gabah/beras oleh Perum Bulog di daerah sentra padi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Secara nasional, realisasi pengadaan beras oleh Perum Bulog sepanjang Januari-September 2019 baru 1,04 juta ton atau 57,7 persen dari target 1,8 juta ton tahun ini.