Polisi Dinilai Abaikan Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Kritik bermunculan usai kepolisian memeriksa jurnalis dan musisi yang dianggap melanggar hukum. Polisi dianggap berlebihan karena telah membatasi kebebasan berpendapat.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Ananda Badudu (tengah) seusai pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jumat (27/9/2019). Ananda didampingi Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid (kanan).

JAKARTA, KOMPAS — Amnesty International Indonesia menilai polisi melanggar hak kebebasan menyampaikan pendapat dalam kasus Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu. Padahal, undang-undang menjamin hal itu asalkan sesuai dengan ketentuan.

Dandhy menjadi tersangka ujaran kebencian karena cuitan di akun Twitter-nya. Cuitan itu berisi dua foto dan artikel berita daring serta penjelasan tentang situasi di Papua. Sementara Ananda berstatus saksi karena bantuan dana kepada mahasiswa yang menolak undang-undang kontroversial. Penggalangan dana itu melalui platform Kitabisa.com.