Pelaksanaan Otsus Belum Optimal Jadi Faktor Konflik Papua

Pemerintah juga perlu meracik formula dan pendekatan khusus agar bisa merebut hati masyarakat Papua. Masyarakat Papua harus diberi kepercayaan penuh untuk bisa membangun daerahnya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo menerima warga Nduga dan Yapen, Papua, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Mereka adalah para pemenang kategori khusus Festival Gapura Cinta Negeri yang digelar untuk menyemarakkan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, para pemenang juga menyampaikan aspirasi masyarakat Nduga dan Yapen agar Presiden Joko Widodo lebih menggiatkan lagi pembangunan infrastruktur di Papua seperti jalan, jembatan, pasar dan sekolah.

JAKARTA, KOMPAS — Ketimpangan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi salah satu indikator pelaksanaan otonomi khusus belum optimal. Hal ini juga dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik di Papua kembali bergejolak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua 2018 sebesar 60,06 persen, sedangkan untuk Provinsi Papua Barat sebesar 63,74 persen. Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi dua provinsi dengan tingkat IPM paling rendah di Indonesia.