Tunggakan Bisa Memperburuk Penilaian Kinerja DKI
Tunggakan penghuni rumah susun sederhana sewa bisa memperburuk kinerja Pemerintah Provinsi DKI dalam mengelola anggaran. Persoalan ini tidak mudah diselesaikan meskipun pemerintah sedang menyiapkan skema baru.
Ilustrasi - Suasana rumah susun sewa (rusunawa) Tambora, Jakarta Barat, Kamis (3/9/2019). Jendela koridor di rusunawa tersebut telah dipasang teralis namun demikian warga dihimbau untuk memperhatikan anak-anak mereka mengingat tidak adanya teralis pengaman di jendela kamar masih-masing unit serta balkon yang terbuka meskipun sudah ada pagar.
JAKARTA, KOMPAS — Tunggakan retribusi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang menahun dapat memperburuk penilaian kinerja tahunan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta meminta agar pemerintah provinsi menaruh perhatian pada masalah ini secara serius.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Yuan Candra Djaisin mengatakan, perihal tunggakan retribusi di rusunawa memang telah menjadi perhatian tersendiri. Sebab, hal ini berkaitan dengan perolehan pendapatan daerah dan selalu muncul setiap tahun.