Fraksi PPP Siapkan Naskah Akademis
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara. Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menginstruksikan partainya agar menyiapkan naskah akademis revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Langkah ini disiapkan agar payung hukum pemindahan ibu kota segera bisa disahkan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Fkompas_tark_27540186_70_2.jpeg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau pembangunan embung di Desa Tani Bhakti, Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Senin (5/12/2016). Pemerintah mengusulkan sebagian wilayah kabupaten ini menjadi ibu kota negara yang baru.
JAKARTA, KOMPAS — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara.
Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menginstruksikan partainya agar menyiapkan naskah akademis revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Langkah ini disiapkan agar payung hukum pemindahan ibu kota segera bisa disahkan.