GBHN dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FECB02E1B-20E9-41CC-BAB4-10943C86C9D5_1557375394.jpeg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo menerima rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro dalam pembukaan Musrenbangnas 2019 di di Jakarta, Kamis (9/5/2019). KOMPAS/NINA SUSILO
Gagasan untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) muncul secara berkala di hadapan publik. Kali ini bahkan merupakan bagian dari keputusan kongres PDI-P, partai pemenang Pemilu Legislatif 2019. Tak diketahui secara detail pertimbangan dimunculkannya gagasan itu selain bahwa GBHN diusulkan sebagai ketetapan MPR yang juga direkomendasikan untuk kembali menjadi lembaga tertinggi negara.
Jika yang diharapkan adalah peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan, maka sebaiknya energi kita tak dihabiskan untuk mengutak-atik konstitusi guna menghadirkan kembali GBHN tetapi diarahkan untuk memperbaiki Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang saat ini diatur melalui UU No 25 Tahun 2004.