Tertutupnya Data Memicu Adanya Transaksi Gelap
Dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019 yang melibatkan anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Nyoman Dharmantra, menunjukkan belum adanya desain kebijakan yang komprehensif. Dengan begitu, celah melakukan negosiasi dan transaksi gelap masih terbuka lebar.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Ff01a1f32-635e-4880-9b53-32990b175f27_jpg.jpg){kind=logo}
Nyoman Dharmantra, anggota DPR Komisi VI dari Fraksi PDI-P (kiri) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019) pukul 14.19, untuk pemeriksaan terkait dugaan transaksi rencana impor bawang putih.
JAKARTA, KOMPAS — Dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019 yang melibatkan anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P, Nyoman Dharmantra, menunjukkan belum adanya desain kebijakan yang komprehensif. Dengan begitu, celah melakukan negosiasi dan transaksi gelap masih terbuka lebar.
Pengamat pertanian Khudori mengakui, belum ada keterbukaan mengenai data kuota impor dari Kementerian Pertanian. Begitu pula kuota impor dalam surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan juga tidak dibuka kepada publik.