Romi Persoalkan Aturan yang Belum Berpihak pada Penyandang Disabilitas
Sistem perekrutan calon pegawai negeri sipil dinilai masih mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka hanya diperbolehkan masuk melalui jalur khusus penyandang disabilitas, tidak pada jalur umum. Karena alasan itu, Romi Syopfa Ismael memperjuangkan nasibnya karena merasa terdiskriminasi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FDSC04967_1564314934.jpg){kind=logo}
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Wendra Rona Putra (dua dari kiri) sekaligus kuasa hukum Drg Romi Syofpa Ismael (tengah) di Padang, Sumatera Barat, menyambut baik dukungan Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nyimas Aliah (dua dari kanan) dan Ketua Lembaga Advokasi dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia Heppy Sebayang (kanan) dalam mengadvokasi hak kelulusan CPNS drg Romi yang dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Minggu (28/7/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Sistem perekrutan calon pegawai negeri sipil dinilai masih mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka hanya diperbolehkan masuk melalui jalur khusus penyandang disabilitas, tidak pada jalur umum. Karena alasan itu, Romi Syopfa Ismael memperjuangkan nasibnya karena merasa terdiskriminasi.
Romi adalah dokter gigi dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Masalah bermula saat kelulusan Romi pada seleksi CPNS 2018 dibatalkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria karena alasan kesehatan. Romi menyampaikan kekecewaannya saat didampingi Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas untuk Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Jakarta, Kamis (1/8/2019).