Celah Korupsi Masih Menganga di Perizinan
Korupsi di perizinan yang seringkali melibatkan kepala daerah masih kerap terjadi karena belum semua perizinan ditangani unit pelayanan terpadu satu pintu di daerah.
Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun (tengah) berjalan dengan pengawalan penyidik KPK dan petugas bandara serta personel TNI AU sebelum diterbangkan menuju Jakarta di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis (11/7/2019). Nurdin Basirun ditetapkan tersangka dalam kasus perizinan reklamasi tambang.
JAKARTA, KOMPAS — Korupsi di perizinan yang melibatkan kepala daerah masih kerap terjadi karena belum semua perizinan ditangani unit pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di daerah. Kepala daerah sering kali masih enggan melepaskan pemberian izin di sejumlah sektor, khususnya yang bisa ”mendatangkan” uang untuk kepala daerah.
”Hingga saat ini kewajiban membentuk pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP oleh para kepala daerah masih menjadi ’main-mainan’ karena masih memberikan kesempatan dan peluang bagi mereka untuk memilih izin yang akan dimasukkan dalam PTSP,” kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng saat dihubungi Kompas, Senin (29/7/2019).