Intervensi Politik Membuat Banyak Pejabat BUMN Korupsi

Tindak pidana korupsi yang tak henti-hentinya melibatkan pemimpin BUMN menunjukkan belum ada pembenahan di tubuh BUMN. Integritas yang sulit terbangun, begitu pula sistem pencegahan korupsi, disinyalir karena kuatnya intervensi politik.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Terdakwa kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir, saat diperiksa KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Tindak pidana korupsi yang tak henti-hentinya melibatkan pimpinan badan usaha milik negara atau BUMN menunjukkan belum ada pembenahan di tubuh BUMN. Integritas yang sulit terbangun, begitu pula sistem pencegahan korupsi, disinyalir karena kuatnya intervensi politik.

Salah satu BUMN yang petingginya terjerat kasus korupsi adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga korupsi dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Dia kini menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.