Tim Pemerintah Dinilai Tak Akomodir Aspirasi Organisasi Masyarakat Sipil

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti menyampaikan harapan organisasi masyarakat sipil kepada Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, Senin (17/6/2019), di kantor KSP.

Tim pemerintah diminta melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini penting agar RUU ini responsif terhadap perempuan.

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi masyarakat sipil meminta tim pemerintah benar-benar mempersiapkan daftar inventaris masalah yang telah disusun selama ini. Sikap tim pemerintah yang saat ini menutup diri terhadap masukan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif mendampingi korban, mengundang pertanyaan.