MK Tolak Uji Materi Pencucian Uang
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F20190521_103714_1558423965.jpg){kind=logo}
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Selasa (21/5/2019) di Jakarta, menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penolakan karena semua keempat pemohon tak memiliki legal standing atau hak gugat yang memenuhi syarat. Tampak suasana sidang putusan judicial review itu.
JAKARTA, KOMPAS — Majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Selasa (21/5/2019) di Jakarta, memutuskan menolak permohonan uji konstitusi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penolakan karena semua keempat pemohon tak memiliki legal standing atau hak gugat yang memenuhi syarat.
”Menyatakan permohonan para pemohon ditolak,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam pembacaan putusan dengan didampingi delapan hakim konstitusi lain.