Ibu Kota Pindah, Kebutuhan Biaya Bisa Capai Rp 466 Triliun

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro saat konferensi pers pemindahan ibu kota negara, di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan dua skenario pembiayaan terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pembiayaan diupayakan tidak membebani APBN dengan melibatkan peran swasta dan badan usaha milik negara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Selasa (30/4/2019), di Jakarta, mengatakan, estimasi biaya untuk pemindahan ibu kota negara sudah dihitung kendati lokasinya belum diputuskan. Ibu kota baru akan menjadi pusat pemerintahan sehingga skenario kebutuhan biaya berdasarkan jumlah aparatur sipil negara (ASN).