Sistem Informasi Putusan Belum Berjalan Optimal
Indonesia Corruption Watch mengkritisi sistem keterbukaan informasi putusan yang disediakan Mahkamah Agung. Sistem berbasis informasi dan teknologi dikembangkan Mahkamah Agung untuk membuka akses informasi putusan hakim di pengadilan demi kepentingan publik. Kenyataannya sistem ini tidak banyak berjalan di tingkat pengadilan negeri.
JAKARTA, KOMPAS - Indonesia Corruption Watch mengkritisi sistem keterbukaan informasi putusan yang disediakan Mahkamah Agung. Sistem berbasis informasi dan teknologi dikembangkan Mahkamah Agung untuk membuka akses informasi putusan hakim di pengadilan demi kepentingan publik. Kenyataannya sistem ini tidak banyak berjalan di tingkat pengadilan negeri.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menemukan, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan Mahkamah Agung (MA) untuk pengadilan tinggi masih terbatas untuk kalangan internal saja. Padahal, informasi seperti perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali perlu diakses publik.