Lembaga Penegak Hukum Didorong Tertib Administrasi

MELATI UNTUK KOMPAS

Acara pemaparan Hasil Penilaian Survei Kepatuhan Hukum 2018 yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kelengkapan dokumen berkas perkara masih menjadi masalah pada lembaga penegak hukum. Perubahan sistem dan penanganan administratif perkara perlu dilakukan untuk meningkatkan fungsi kontrol dalam penanganan perkara tindak pidana.

Hal itu mengemuka saat pemaparan Hasil Penilaian Survei Kepatuhan Hukum  2018 yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), di Jakarta, Selasa (5/3/2019). Dalam acara ini, perwakilan anggota ORI yang dihadirkan adalah Adrianus Meliala dan Ninik Rahayu.