Jumlah Penyuluh KB Minim
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2F0A1D2C36-354A-421C-AA73-3B6DBF0EF4FE_1551095871.jpeg){kind=logo}
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek menghadiri pembukaan rapat kerja nasional dan simposium BKKBN di Istana Wapres, Jakarta, Senin (25/2/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Kendati program keluarga berencana di Indonesia pernah menjadi rujukan bagi negara-negara lain, saat ini Indonesia kekurangan penyuluh keluarga berencana. Saat ini baru ada sekitar 15.000 penyuluh KB untuk menangani sekitar 82.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal dalam laporannya saat pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Simposium bertema \'Tantangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Memasuki Era Revolusi Industri 4.0" di Jakarta, Senin (25/2/2019), mengatakan, sejak 1 Januari 2018, BKKBN mengalihkan status 15.137 penyuluh KB menjadi aparatur sipil negara (ASN) pusat dari ASN daerah.